Terdakwa Pemukulan Divonis Bersalah Malah Berkeliaran Bebas, Gapura Geruduk Kejari dan PN Sampang
SAMPANG – Gerakan Pemuda Madura (Gapura) Indonesia menggelar aksi demonstrasi di dua institusi penegak hukum sekaligus, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang dan Pengadilan Negeri (PN) Sampang, Senin (16/11/2026).
Aksi ini dipicu oleh carut-marut eksekusi putusan kasus tindak pidana pemukulan yang dinilai mencederai rasa keadilan.
Berdasarkan salinan putusan yang dikantongi Gapura, terdakwa dalam kasus pemukulan tersebut telah dinyatakan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah. Dalam amar putusannya di perkara No. 171/Pid.B/2026, Majelis Hakim PN Sampang memerintahkan agar terdakwa ditahan.
Faktanya, perintah itu hanya menjadi tulisan di atas kertas. Terdakwa masih bebas berkeliaran.
“Ini dagelan hukum! Putusan sudah jelas, terdakwa harus ditahan, tapi Kejaksaan sebagai eksekutor diam,” orasi Korlap Gapura, Abdan Syakuro.
Menanggapi aksi tersebut, Juru Bicara PN Sampang, Hakim Alvin, memberikan klarifikasi lengkap di hadapan massa.
Ia membenarkan bahwa amar putusan 171/Pid.B/2026 memang memerintahkan penahanan dan sejak awal penyidikan terdakwa memang tidak pernah ditahan.
Namun, ia menjelaskan ada 3 alasan hukum kenapa eksekusi belum bisa langsung dijalankan:
1. Putusan Belum Inkrah: Perkara masih dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Bahkan PT sudah mengeluarkan surat penetapan penahanan tertanggal 26 Oktober 2026 untuk ditahan di Rutan Kelas IIB Sampang.
2. Asas Eksekusi Satu Kali: “Pada prinsipnya pelaksanaan putusan itu hanya dapat dilakukan satu kali. Bagaimana kalau ada lebih dari satu putusan? Ada putusan PN, ada putusan PT, ada kasasi. Dilematis kan putusan mana yang harus dilaksanakan. Makanya untuk pelaksanaan putusan itu ditunggu sampai proses hukum yang paling terakhir,” jelas Hakim Alvin.
3. Kendala Administrasi BPSP: Surat dari PT ke PN/Kejari harus melalui jalur resmi, tidak bisa via orang pribadi. Penerimaan harus tercatat kapan dan siapa penerimanya. “Jadi saya mungkin besok, tapi kita usahakan dari sore ini. Saya sudah usaha,” ujarnya.
Hakim Alvin juga menegaskan bahwa eksekutor penahanan adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU), sementara PN hanya bertugas mengawasi dan menunggu laporan pelaksanaan.
Sementara dari Kejari Sampang, pihak Kejaksaan berjanji kepada demonstran bahwa akan melaksanakan perintah penahanan akan dilakukan paling lambat besok, atau bahkan bisa hari ini, setelah surat dari PT dipastikan diterima secara resmi.
Dalam aksinya, Gapura membawa 3 tuntutan:
1. Mendesak Kejari Sampang dalam 1×24 Jam Mengeksekusi dan Menahan Terdakwa Sesuai Amar Putusan.
2. Mendesak Ketua PN Sampang Untuk Mengawasi dan Memastikan Putusannya Dijalankan.
3. Meminta Kajari dan Ketua PN Bertanggung Jawab Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Korban.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan Polres Sampang. Gapura menegaskan akan terus mengawal hingga terdakwa Maulana Ishak benar-benar dieksekusi.





