Isu Calo BPKB Mencuat, Kasat Lantas Pamekasan: Pelayanan Kami Transparan, No Pungli!
PAMEKASAN – Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Pamekasan, AKP Eddi Sugiantoro, S.H., M.H., merespons cepat isu terkait dugaan praktik percaloan dalam pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pelayanan penerbitan maupun mutasi BPKB di Satlantas Polres Pamekasan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), transparan, serta bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Melalui Kasat Lantas, Kapolres Pamekasan menyampaikan komitmen penuh menjaga integritas pelayanan publik dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi oknum maupun perantara tidak resmi yang mencoba mengambil keuntungan di luar ketentuan.
“Kami pastikan seluruh pelayanan BPKB di Satlantas Polres Pamekasan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Setiap tahapan sudah jelas alurnya, dan seluruh biaya resmi mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terpampang secara terbuka di ruang pelayanan,” tegas AKP Eddi Sugiantoro.
AKP Eddi juga mengimbau masyarakat Kabupaten Pamekasan agar mengurus secara langsung keperluan administrasi kendaraan melalui loket resmi tanpa menggunakan jasa perantara atau calo.
Menurutnya, petugas di lapangan telah disiagakan untuk memberikan pendampingan dan informasi secara langsung kepada setiap pemohon agar proses pengurusan berjalan mudah dan cepat.
“Masyarakat tidak perlu ragu untuk datang dan mengurus sendiri. Petugas kami siap membantu mengarahkan mulai dari pemeriksaan berkas hingga proses penerbitan selesai. Pengawasan internal juga terus kami perketat guna memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kasat Lantas membuka ruang pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat apabila menemukan indikasi pungli, pelayanan yang tidak sesuai prosedur, maupun keterlibatan oknum percaloan.
Masyarakat dapat melapor langsung ke ruang pelayanan BPKB, melalui Propam Polres Pamekasan, atau melalui layanan pengaduan resmi Polres Pamekasan. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara tegas demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.





