Diduga Ada Konspirasi Antara Hakim dan Jaksa, Gapura Akan Geruduk Pengadilan dan Kejari Sampang
SAMPANG – Gerakan Pemuda Madura (GAPURA) Indonesia menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri Sampang, Senin (16/11/2026).
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap penanganan kasus pemukulan dengan Putusan Nomor 171/Pid.B/2026/PN Spg yang dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan.
Ketua GAPURA, Abd. Razak, menilai ada keanehan dalam putusan tersebut. Terdakwa dinyatakan bersalah dan seharusnya dilakukan penahanan, namun fakta di lapangan terdakwa justru dibiarkan bebas berkeliaran.
“Kami mendapat informasi dan kajian bahwa dalam putusan itu terdakwa harusnya ditahan. Tapi kenapa sampai hari ini tidak ditahan dan dibiarkan? Ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Ada apa dengan Kejari Sampang?” tegasnya Minggu (15/11/2026).
Menurut Gapura, Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut. Jika putusan tidak dilaksanakan, maka wibawa pengadilan dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum akan runtuh di mata publik.
“Ini bukan soal pemukulan biasa, ini soal kepastian hukum. Jika putusan pengadilan saja tidak ditaati oleh Jaksa sendiri, bagaimana masyarakat mau percaya pada hukum? Kami menduga ada permainan atau pembiaran yang disengaja,” tambahnya.
Gapura menilai ada dugaan kuat praktik suap yang melatarbelakangi mandeknya eksekusi tersebut, serta lemahnya pengawasan dari pimpinan pengadilan.
5 TUNTUTAN GAPURA:
1. Mendesak Kajari Sampang segera mengeksekusi terdakwa sesuai amar putusan pengadilan.
2. Meminta transparansi kepada publik terkait alasan belum ditahannya terdakwa.
3. Mendesak Kajati Jatim untuk mengevaluasi kinerja Kejari Sampang.
4. Meminta Aswas Kejati untuk memeriksa JPU yang tidak melakukan eksekusi terhadap perintah pengadilan yang diduga kuat menerima suap, sehingga sampai 1 bulan tidak melakukan eksekusi.
5. Meminta Ketua Pengadilan Tinggi mengevaluasi kinerja hakim PN Sampang yang tidak mengawal putusan penahanan dengan penuh tanggung jawab.





