Dorong Pemkab Pamekasan Isi Kekosongan Jabatan Secara Kolektif, Formatur Akan Tetap Melakukan Evaluasi
PAMEKASAN – Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) terus konsisten melakukan evaluasi kinerja pemerintah berkaitan dengan reformasi birokrasi yang terkesan kaku dan lamban, sejak berjalannya kepemimpinan Bupati kholilurrahman dan wakil bupati sukrianto selama kurang lebih 1,4 tahun menjabat.
Dalam upaya untuk mendorong pengisian kekosongan jabatan, Formatur telah melakukan audiensi serta aksi jilid I dan jilid II di depan kantor Bupati pamekasan, namun jawaban dari skretaris daerah selaku Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) masih bersifat abu-abu, tidak memberikan kepastian kapan akan di selesaikannya pengisian kekosongan jabatan.
Hendra selaku ketua Formatur menyayangkan atas ketidak konsistenan pemerintah dalam melakukan rotasi mutasi jabatan dilingkungan pemerintah kabupaten pamekasan.
“Dalam forum audiensi yang kami gelar di kantor DPRD Pamekasan yang di hadiri oleh wakil bupati, sekda dan berapa opd lainnya, di sampaikan oleh skretaris daerah bahwa lambatnya pengisian kekosongan jabatan tersebut karena masih menunggu hasil rancangan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) tetapi akan di upayakan semaksimal mungkin bisa tuntas pada bulan juli dengan menggunakan metode manajemen talenta” ucap hendra saat dimintai keterangan
Namun ironisnya, ketika dilaksanakan aksi Jilid II di depan kantor Bupati oleh Formatur yang di temui oleh Bupati pamekasan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam rotasi mutasi jabatan ini, dan sekda pamekasan sebagai Baperjakat, serta OPD lainnya, pada saat itu bupati memberikan jawaban yang terkesan tidak konsisten dengan jawaban yang di sampaikan oleh sekretaris daerah pamekasan.
“Saya rasa pemerintah tidak terlalu serius dalam menyelesaikan pengisian kekosongan jabatan ini, karena apa yang di sampaikan Bupati saat aksi jilid II berbanding terbalik dengan penyampaian sekda pada waktu audiensi” jelasnya
“Bupati menyampaikan bawah di bulan Juli ini akan ada rotasi mutasi jabatan tapi secara berkala tidak secara serentak dan insyaallah ada 20 mutasi yang akan di gelar” imbuhnya dengan menirukan ucapan bupati
Atas ketidak konsistenan itu, Formatur tidak akan tinggal diam untuk terus mendorong pemerintah melakukan mutasi jabatan secara serentak di bulan juli ini.
“Kami atas nama Formatur akan tetap melakukan evaluasi terhadap pemerintah supaya rotasi mutasi ini dilaksanakan secara kolektif di bulan juli, karena kami rasa, ketika dilaksanakan secara serentak akan lebih efektif dan tidak akan ada istilah titipan jabatan serta lebih menghemat anggaran,” tegasnya.
Ia merasa ketika dalam persoalan reformasi birokrasi di ulur waktunya, maka akan membawa bencana besar terhadap tata kelola pemerintahan yang berdampak terhadap serapan APBD terhadap realisasi program pembangunan yang ada di kabupaten pamekasan.
“Tidak ada alasan untuk tidak dilakukannya pengisian kekosongan jabatan, ketika orientasinya untuk kemaslahatan rakyat dan pembangunan pamekasan, perlu di catat bahwa adanya PLT untuk menjaga jalannya pemerintahan bukan untuk memperlambat tatanan pemerintah,” pungkasnya.
