Birokrasi Pamekasan Sedang Sakit, Formatur: Ini Bukan Lagi Soal Administrasi
PAMEKASAN – Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) terus konsisten melakukan evaluasi kinerja pemerintah berkaitan dengan reformasi birokrasi yang saat ini sedang sakit.
Pasalnya, sebanyak 9 OPD, Direktur RSUD, 12 Kepala Puskesmas dan 117 Kepala Sekolah masih diisi Pelaksana Tugas (Plt) yang sampai hari ini belum dibereskan.
Ketua Formatur Mahendra, mengatakan bahwa Fenomena ini adalah sinyal birokrasi yang sedang sakit. Talenta terbaik masih di obok-obok akan kepentingan yang bukan untuk kepentingan rakyat.
“Kabupaten Pamekasan adalah laboratorium nyata fenomena ini. Di sana, Quiet Ambition bertemu dengan syahwat kekuasaan yang ganjil. Hingga Juli 2026, Pamekasan bertransformasi menjadi daerah yang birokrasinya sedang hibernasi,” tuturnya, Jum’at (10/072026).
Sejumlah jabatan strategis dibiarkan kosong melompong. Tidak ada pejabat definitif di sana, Kursi-kursi eselon dibiarkan berdebu. Jabatan hanya diisi Pelaksana Tugas (Plt).
“Akibatnya jadi lucu. Misalnya ada sebuah rapat dinas penting. Satu orang bisa duduk di tiga kursi berbeda karena jabatan Plt dan jabatan fungsionalnya,” terangnya.
“Orang yang sama harus bertanya, menjawab, dan menyetujui usulannya sendiri. Ia berdebat dengan dirinya agar memenuhi kuorum administrasi, Ini bukan manajemen pemerintahan. Ini adalah latihan drama monolog yang dibiayai negara,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, ada perbedaan wewenang antara pejabat definitif dan Pelaksana Tugas. Pejabat definitif memiliki wewenang penuh dalam mengambil keputusan strategis, Mereka bisa menetapkan kebijakan anggaran secara mandiri.
“Plt hanya menjaga gawang dan menunggu instruksi. Akibatnya, birokrasi berjalan tanpa visi jangka panjang, Semua keputusan besar harus menunggu restu dari satu meja di pusat kekuasaan,” jelasnya.
Mantan Ketua BEM Universitas Madura ini, melihat sebagai ancaman serius. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kejengkelannya.
“Banyaknya jabatan kosong yang diisi Plt dalam waktu lama ini jelas mengganggu jalannya pemerintahan. Ini bukan lagi soal administrasi,” katanya.
Hendra juga menyoroti kemungkinan adanya kesengajaan untuk menghambat jenjang karir pejabat yang seharusnya sudah definitif bahkan, ada motif dugaan jual-beli jabatan.
“Sesuai aturan, jabatan Plt itu tidak boleh permanen. Hanya 2×3 bulan, Jika dibiarkan terlalu lama, itu melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang sehat, Hal ini merusak sistem meritokrasi di daerah,” tandasnya.
Ia berkata, Alasan sulit mencari orang menjadi terasa klise. Ada aroma perilaku kekuasaan yang koruptif secara desain. Membiarkan jabatan kosong adalah strategi kontrol total.
“Plt adalah pejabat tanpa tulang yang bisa berdiri tegak. Mereka tidak punya legitimasi untuk menolak instruksi atasan, SK mereka bisa dicabut kapan saja, Ini cara efisien agar birokrasi tetap lumpuh tapi patuh, Semua kendali ada di satu pintu,” terang Hendra.
Menurutnya, pemerintahan saat ini adalah tragedi bagi masyarakat, Ketika jabatan strategis hanya diisi Plt, pelayanan publik otomatis masuk ke mode hibernasi, Mode tidur.
“Urusan rakyat menjadi lamban, Setiap dokumen penting harus melewati proses konsultasi yang panjang, Tidak ada inovasi pelayanan karena Plt tidak punya keberanian mengambil risiko,” tambahnya.
Ia menegaskan, birokrasi Pamekasan saat ini adalah monumen kegagalan suksesi, Elite asyik bermain bongkar-pasang Plt demi kenyamanan intervensi, Mereka membangun menara gading di atas fondasi yang keropos.
“Rakyat harus menanggung beban paling berat, Pelayanan publik dikelola oleh birokrasi yang kehilangan jiwanya, Karier ASN kini hanyalah soal cara bertahan hidup, bukan lagi pengabdian,” tukasnya.
Dalam upaya untuk mendorong pengisian kekosongan jabatan, Formatur telah melakukan audiensi serta aksi jilid I dan jilid II di depan kantor Bupati pamekasan
Namun jawaban dari sekretaris daerah selaku Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) masih bersifat abu-abu, tidak memberikan kepastian kapan akan di selesaikan nya pengisian kekosongan jabatan.
“Kami pastikan akan mengkawal ini sampai tuntas, walaupun banyak rintangan telah bahkan yang akan dilalui. Jika belum ada kepastian, maka kami akan melakukan aksi Jilid III dengan skala besar,” pungkasnya.
