Organisasi Cipayung Plus SIKKA Gelar Demonstrasi di Kota Maumere
NTT, CYBERJATIM.ID, – Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sikka, yakni (GMNI, HMI dan IMM) menggelar demonstrasi di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Kamis, (16/2/2023).
Dalam aksi itu, mereka menyuarakan soal dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di kabupaten Sikka yang dinilai terancam gagal.
Dalam pantauan media ini beberapa peserta aksi membawa keranda jenazah yang pada bagian depan keranda tersebut bertuliskan “RIP PEN SIKKA.
Tidak hanya itu, “RIP PEN Sikka, 13 proyek PEN Sikka terancam gagal, Kejari Sikka selamatkan dana PEN, dana PEN Mubazir Masyarakat Jadi Jaminan” nampak jelas tertulis di spanduk yang dipegang beberapa peserta aksi sambil berjalan.
Aksi ini dimulai dari Patung Teka Iku, Jalan Ahmad Yani menuju Kantor Kejaksaan Negeri Sikka di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
Ketua Komisariat HMI Cabang Sikka, Fajar Ali, saat di konfirmasi oleh media ini menyampaikan, yang menjadi motifasi aksi hari ini adalah kaitan dengan pekerjaan proyek yang bersumber dari dana PEN di Kabupaten Sikka tidak berjalan sesuai harapan bahkan beberapa paket pekerjaannya di nilai akan berujung gagal.
“Berdasarkan data yang dipaparkan oleh media sebelumnuya yang diperoleh dari rekaman data saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Sikka bersama Dinas PUPR Sikka pada selasa, (7/2) lalu menyebutkan bahwa sebanyak 13 paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sikka yang bersumber dari dana pinjaman daerah yang berpotensi gagal sedangkan 2 paket proyek tidak terkontak.”
Implementasi dari Dana PEN tersebut tersebar pada dua satuan kerja perangkat daerah yakni Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan.
Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk kabupaten Sikka dialokasihkan untuk pengerjaan berbagai fasilitas kesehatan, pemasangan air, dan jalan dengan total proyek 159 paket dengan rincian dinas kesehatan ada 18 paket dengan total anggaran Rp. 39,5 M dan Dinas PUPR sebanyak 141 paket dengan total anggaran Rp. 176,6 M lebih.
Disampaikan bahwa, “untuk dinas PUPR dialokasihkan untuk kontruksi air minum ada 49 paket dengan nilai Rp. 50,5 M lebih, kontruksi jalan lingkungan/ Desa ada 38 paket dengan total anggaran Rp. 10,9 M lebih, pengadaan barang 1 paket senilai Rp. 2,5 M, kontruksi jalan dan jembatan ada 42 paket dengan total anggaran Rp. 107,2 M dan jasa konsultasi pengawasan ada 11 paket dengan total dana Rp. 5,3 M.”
Berikut 13 paket proyek bersumber dari dana PEN berpotensi gagal.
Paket Pekerjaan, Lokasi, Nilai Kontrak, Kontraktor dan Realisasi (%);
1. Pembangunan Sumur Bor Air,
Desa Koting B, Rp. 690.387.000, CV. Sumber Mujizat 16,10 %
2. Pembangunan Sumur Bor Air, Pulau Pemana, Rp. 993.000.000, CV. Tridaya Perkasa 25,67 %
3. Pembangunan Jaringan Air Minum Bersih, Dusun Baokrenget,
Rp. 415.642.611 CV. Mayano 50,0 %
4. Pembangunan Sumur Bor, Desa Wolonwalu, Rp. 899.000.000 CV. Nusa Tama Raya 28,75 %
5. Pembangunan Sumur Bor, Desa Wairblerer, Rp. 991.592.728
CV Mega Express, 6,67 %.
6. Bantuan Sumur Bor, Desa Iantena, Rp. 958.800.000, CV. Soegianto Tirya Makmur, 7,57 %.
7. Pembangunan Jaringan Air IKK, Kecamatan Paga, Mata Air Ijukutu, Rp. 4.205.065.378, CV. Varanus Cipta Perkasa, 0,04 %.
8. Pembangunan Jaringan Air Minum, Desa Heopuat, Rp. 730.555.000, CV. Nusa Tama Raya, 9,58 %.
9. Peningkatan Jalan Nangablo-Hagarahu, Rp. 934.035.000, CV. Balista Timor Perkasa, 0,61%.
10. Pembangunan Jalan Lingkar, Pulau Besar, Rp. 1.626.000.000, CV. Triofa Perkasa Sejati, 35,85 %.
11. Pembangunan Jalan, Desa Lere-Natakoli, Rp. 458.000.016,79, CV Kembar, 0,00 %.
12. Pemeliharaan Jalan Riidetut-Hewokloang, Rp. 1.432.101.000, CV. Dharma Bakti Jaya, 6,24 %.
13. Pembangunan Jembatan Arat Heopuat, Rp. 320.422.015, CV. Talula, 23,40 %.
Adapun 2 Proyek yang tidak terkontrak yakni;
1. Pembangunan Sumur Bor Air, Desa Wolomotong, Rp. 997.113.000
2. Pembangunan Ruas Jalan
Desa Kokowair-Bendungan, Desa Nangatobong, Rp. 605.812.000
Sehingga total secara keseluruhan, pagu anggaran berjumlah Rp. 176.661.568.000 dan nilai kontrak sebesar Rp. 162.360.951.833 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.511.948.125. Realisasi dana yang hampir mendekati 100 %.
Sehingga menurutnya, ini berbanding terbalik dengan realisasi proyek pekerjaan di lapangan.
Mirisnya lagi, sebanyak 13 paket pekerjaan proyek realisasinya masih di bawah 28 % bahkan ada yang realisasi fisiknya masih 0,00 %. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Sikka gagal merealisasikan dana PEN untuk pembangunan di kabupaten Sikka. Tandasnya.
“Kasus ini juga memunculkan dugaan-dugaan bahwasannya ada praktek penyelewengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).” Ungkapnya
Menurutnya, persoalan ini juga telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sikka dengan pihak Dinas PUPR Sikka seperti telah dijelaskan di atas.
Dijelaskan pula bahwa, dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah guna menangani dampak Covid-19 baik di kesehatan maupun perekonomian.
Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.
Disampaikan, Pada tahun 2021, alokasi dana pinjaman PEN daerah yang bersumber dari APBN sebesar Rp10 triliun dan dana pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp. 5 triliun.
Pesatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah mendorong kecenderungan meningkatnya permohonan pinjaman untuk membiayainya, hal ini pulalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dilansir dari media sebelumnya pada (4/8/2021) lalu, diketahui bahwa Bupati Sikka telah menandatangani perjanjian kerja sama pinjaman daerah Kabupaten Sikka dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp. 216 miliar lebih.
Dengan temuan ini, CIPAYUNG PLUS SIKKA mendesak, pihak Kejaksaan Negeri Sikka sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam mengawasi setiap proses pembangunan di wilayah Kabupaten Sikka dan segera menindaklanjuti persoalan yang sangat darurat termasuk 13 paket pekerjaan proyek yang terancam gagal.
Disampaikan bahwa isi tuntutan antara lain;
1. Menuntut Kejaksaan Negeri Sikka melakukan audit dan investigasi secara mendalam serta menyeluruh terhadap seluruh paket pekerjaan proyek yang bersumber dari dana PEN.
2. Menuntut agar Kejaksaan Negeri Sikka transparan dalam proses audit dan investigasi paket pekerjaan proyek yang bersumber dari dana PEN. Terlebih khusus untuk 13 paket pekerjaan proyek yang bermasalah.
3. Menuntut Kejaksaan Negeri Sikka agar sesegera mungkin melakukan pengumpulan bahan dan keterangan pengelolaan dana PEN.
4. Menuntut Kejaksaan Negeri Sikka agar segera melakukan koordinasi dengan BPK dan BPKP.
Menuntut Kejaksaan Negeri Sikka agar segera mengusut tuntas dugaan makelar kasus pada kasus korupsi BTT.
Dengan demikian CIPAYUNG PLUS SIKKA mendesak agar Kejaksaan Negeri Sikka segera melaksanakan semua poin tuntutan tersebut di atas.
Disampaikan bahwa, pihak Kejari Sikka saat proses audiens bersama perwakilan dari peserta aksi menyampaikan, “bahwa pihak Kejari Sikka siap mengusut tuntas kasus tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat turut serta membantu dan mengkawal kasus tersebut.” ujar Ketua Komisariat HMI Cabang Sikka, Fajar Ali menyampaikan tanggapan Kejari Sikka.
