Khawatir Lendingnya Tidak Mulus, P3K Desak APH dan DPRD Evaluasi Kinerja Bupati Pamekasan
PAMEKASAN, CYBERJATIM.ID,- Lembaga Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (P3K) Pamekasan mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan DPRD Pamekasan melakukan evaluasi terhadap kinerja Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.
Evaluasi tersebut terhadap semua program dan kinerjanya selama menjabat sebagai Bupati Pamekasan yang sudah tinggal 2 bulan lagi berakhir.
“Menjelang masa jabatan bupati Pamekasan semestinya dan seharusnya dilakukan evaluasi kepada semua kinerjanya. Khawatir lendingnya tidak mulus,” kata Basri ketua Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (P3K) Pamekasan. Senin. (03/07/2023).
Dikatakannya, Beberapa hari terakhir Pemerintahan di kabupaten Pamekasan digemparkan dengan isu dugaan soal setor dan jual beli jabatan. Bahkan transaksinya melebihi setengah miliar untuk satu kursi kepala dinas.
Mulai dari beredarnya isu salah satu kepala Puskesmas kemudian ramai soal dugaan salah satu kadis bayar untuk dapat jabatan.
“Hal ini menjadi cambuk bagi pemerintahan kabupaten Pamekasan. Sebab Bupati Pamekasan Baddrut Tamam selalu menyampaikan tidak ada jual beli jabatan. Padahal slalu ramai,” lanjutnya.
“Benar atau tidak, isu tersebut sudah ramai di kalangan masyarakat. Jika benar misalnya APH harus bertindak, jika tidak bupati dan jajaran harus mengklarifikasi” Ucap Basri.
Diketahui, Orang nomor satu di Pamekasan hampir purna tugas menjadi bupati, artinya masyarakat harus menilai selama satu periode kepemimpinan beliau berdampak baik, atau malah sebaliknya.
Dikatakannya selama satu periode, Roda pemerintahan dinilai masih banyak kekurangan dan menjadi evaluasi bagi para jajaran pemerintahan kabupaten Pamekasan. Contohnya, maraknya PKL liar yang tidak bisa di tertibkan, kemudian parkir yang amburadul, serta pembangunan infrastruktur yang kurang massif.
“Kemudian program perioritas bupati yang terkesan sebatas nama, seperti Wamira Mart. Pembangunan food Colony dan lainnya,” ujarnya.
Terbaru adalah soal pergeseran para pejabat teras di lingkungan kabupaten Pamekasan, dinilai hanya pengaman dalam struktur jabatan organisasi, bukan pada kemajuan dan penyegaran dalam suatu dinas. Misalnya seperti kasus yang di beberapa dinas, mulai dari kominfo, mobil sigap, koperasi, Disperindag yang proses di Polres Pamekasan.
“Saya pikir, kalau pejabat sudah saling gesek, maka potensi kolusi, korupsi, dan nipotisme itu akan terjadi, sebab sesama pejabatnya saja mereka tidak saling percaya, apalagi ke masyarakat,” tandasnya.
