Breaking News: Meme Puan Maharani, Bentuk Protes Perppu Ciptaker yang Disahkan Viral Di Media Sosial.
JAKARTA, CYBERJATIM.ID,-Viral di media sosial (BEM) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengunggah meme yang memuat video animasi Ketua DPR RI Puan Maharani, yang kemudian digambarkan bertubuh tikus.
Video yang diposting di akun Instagram BEM UI tersebut diberi tajuk Dewan Perampok Rakyat. Meme puan tersebut viral di berbagai media sosial.
Dalam video tersebut juga memperlihatkan dua tikus lainnya yang keluar dari gedung DPR. Pada Kamis (23/3/2023).
Video yang diunggah pada Rabu, 22 Maret 2023 itu telah disukai 140.963 orang dan dikomentari 7.671 orang.
Dalam unggahan tersebut berisi kritik kepada DPR RI. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI menyoroti pengesahan Perppu Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR).
Tindakan anggota dewan perwakilan rakyat tersebut dianggap sebagai sebuah penghianatan.
Sedek Huang mengatakan bahwa unggahan tersebut sebagai bentuk kemarahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI atas sikap Anggota Dewan DPR.
Ketua BEM UI Melki mengatakan,”Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini,” jelasnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, pada Kamis (23/3/2023).
Ia menyatakan bahwa DPR RI menunjukkan sikap tak pantas dengan mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU. Pasalnya, Melki menilai keputusan itu tak berpihak pada keinginan rakyat.tegas Ketua BEM UI tersebut.
Melki menjelaskan,”Kami rasa DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat.
Badan Eksekutif Mahasiswa UI Sebut Perppu Ciptaker Tak Sesuai Konstitusi
sebagai wakil rakyat di pemerintahan, DPR harusnya tidak mengamini begitu saja tindakan Presiden Joko Widodo.
kata Melki tindakan tersebut tak sesuai konstitusi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harusnya menuruti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna, bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi,” tegasnya.
Ia menegaskan,”Melalui publikasi tersebut kami ingin sampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi,” tuturnya.
