Biaya TPS Dipotong, Begini Tanggapan Ketua PPK Kecamatan Larangan

PAMEKASAN, CYBERJATIM.ID, – Marak temuan oknum PPS dan PPK potong anggaran pembuatan TPS, Konsumsi, penggandaan, dan operasional, bahkan untuk honor KPPS dan Linmas pun juga dilibas. Minggu, 10/3/24.

Termasuk di Kecamatan Larangan, salah satu anggota PPS di Kecamatan Larangan menyebut bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, untuk anggaran TPS dipotong rata-rata 800 ribu.

Menurut anggota PPS yang enggan disebut namanya, untuk Kecamatan Larangan hanya meminta uang SPJ dan keamanan, atas kesepakatan bersama.

“Tidak tau itu, Kalau di Kecamatan Larangan, teman-teman hanya minta uang SPJ, karena ada yang mengerjakan itu, dan minta seikhlasnya untuk keamanan, sekitar 800 ribu,” katanya saat dikonfirmasi.

Selain itu, Juga menambahkan bahwa di desanya paling kecil KPPS menerima anggaran 3,6 juta.

“Kalau di tempat ku, hanya paling kecil nerima 3,6jt” terangnya.

Namun ada juga yang memangkas diluar kesepakatan tersebut, di Desa Tentenan, ada KPPS yang menerima anggaran TPS hanya 1,5jt saja.

“Di KPPS saya hanya nerima 1,5. itu pun penggandaan masih ngambil dari uang 1,5 itu,” jelasnya kepada media.

Sementara itu Ketua PPS Tentenan Barat membantah tudingan pemotongan anggaran TPS tersebut.

“Tidak benar mas, saya kasih utuh, bahkan kalau ada uang lebih akan kami kasih tambah mas, karena kerjanya berat,” katanya saat dikonfirmasi melalui telephone.

Fawaid, Ketua PPK Kecamatan Larangan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut, karena pihaknya sudah mewanti – wanti agar tidak ada pemotongan

” PPK dari awal saya mewanti – wanti kepada seluruh ketua PPS untuk tidak melakukan pemotongan anggaran KPPS, baik itu anggaran operasional KPPS atau anggaran lain- lain seperti penggandaan,sewa tenda dan lain – lain, akan tetapi munculnya berita seperti ini, saya selaku PPK akan menindaklanjuti dan menelusuri kebawah, apakah benar dugaan tersebut atau tidak “. Tegas Fawaid

Karena, menurut Fawaid pemilu tahun 2024 tidak sama dengan pemilu tahun 2019, yang mana PPK dan PPS mempunya rekening giro masing – masing.

” Karena memang perihal ini tidak sama dengan tahun 2019, metodenya tidak sama, kalau 2019 anggaran KPPS turun ke PPK termasuk gaji PPS, akan tetapi tahun 2024 PPK sama PPS punya rekening giro masing – masing, jadi anggaran yang khusus KPPS itu masuknya ke PPS “. Tutupnya