HMI Pamekasan Soroti Kinerja Setahun Bupati, Anggaran hingga Pelayanan Jadi Catatan
PAMEKASAN, CYBERJATIM.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan menyampaikan enam catatan kritis terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati Pamekasan dalam audiensi yang digelar di Pendopo Ronggosukowati, pada Kamis (2/4/2026).
Turut hadir Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman, Sekretaris Daerah Taufiqurrahman, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pertemuan tersebut, HMI Cabang Pamekasan menyampaikan berbagai persoalan yang di temukan di masyarakat, mulai dari kebijakan anggaran, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, lingkungan hidup, sarana prasarana, hingga fenomena pengemis jalanan di wilayah Pamekasan.
Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan, Jaka Suma Ramadhani, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia juga mengucapkan selamat atas satu tahun masa kepemimpinan bupati sekaligus menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan. “Kami berharap satu tahun kepemimpinan ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati KH Kholilurrahman menyambut baik masukan dari HMI. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan saran sebagai bahan perbaikan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. “Kami berterima kasih atas masukan yang diberikan. Satu tahun tentu belum bisa menjadi tolok ukur keberhasilan, namun kami akan terus melakukan pembenahan secara bertahap,” katanya.
Dalam audiensi itu, HMI juga menyoroti pentingnya ketepatan prioritas anggaran di tengah kebijakan efisiensi. Mereka meminta agar anggaran lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama sektor kesehatan, infrastruktur, serta penambahan sarana prasarana penting.
Selain itu, HMI menilai anggaran yang bersifat administratif, seperti konsumsi rapat internal OPD, perlu ditekan agar tidak bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran, terlebih ketika masih terdapat kebutuhan mendesak seperti fasilitas kesehatan dan armada pemadam kebakaran.
Di sektor kesehatan, HMI mendorong peningkatan kualitas pelayanan puskesmas melalui edukasi petugas serta pelengkapan fasilitas guna meminimalisir keluhan masyarakat.
Terkait bantuan sosial, HMI meminta agar penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dilakukan secara selektif, transparan, dan tepat sasaran, khususnya bagi buruh tani dan buruh rokok.
Menanggapi hal tersebut, bupati menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial akan mengacu pada data terpadu agar lebih transparan. Sementara terkait pengemis jalanan, pemerintah berencana melakukan pendataan serta pembinaan, termasuk kemungkinan pemberian modal usaha agar mereka memiliki mata pencaharian yang lebih layak.
Selain itu, HMI juga memberikan masukan terkait persoalan lingkungan hidup seperti penanganan sampah dan limbah, maraknya galian C ilegal, serta pemerataan penerangan jalan umum, terutama di wilayah pedesaan dan jalur Pantura yang dinilai masih minim penerangan.
Bupati Pamekasan mengapresiasi langkah HMI yang memilih jalur audiensi sebagai bentuk kritik konstruktif. Ia menilai mahasiswa merupakan mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. “Semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan,” tandasnya. (rls)
