Aksi Jilid III, Formatur Sampaikan Surat Dakwaan Rakyat dan Kembali Beri Ultimatum Bupati Pamekasan
PAMEKASAN – Ratusan massa berunjukrasa menyampaikan berbagai tuntutan terkait tata kelola pemerintahan daerah di Kantor Bupati Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Kamis (16/07/2026).
Aksi Jilid III tersebut, isu yang disoroti masih tentang banyaknya jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt).
“Kondisi ini sangat berpotensi menghambat efektivitas birokrasi khususnya dalam pengambilan kebijakan strategis, karana itu kami meminta Bupati Pamekasan agar segera melakukan pengisian jabatan secara definitif sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata ketua Formatur, Mahendra.
Selain itu massa menilai jika penempatan pejabat definitif sangat penting untuk memberikan kepastian kepemimpinan di setiap OPD.
“Kondisi ini semestinya menjadi keharusan bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, bagaimana mungkin pemerintah bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.
Bahkan, Mahendra, secara simbolis menyerahkan dokumen “Surat Dakwaan Rakyat”. Dokumen tersebut memuat keresahan masyarakat atas kekosongan jabatan yang dinilai terlalu lama.
“Setelah dua aksi sebelumnya tidak mendapatkan respon konkret, kami hari ini membawa Surat Dakwaan Rakyat atas dugaan kelalaian dan sabotase birokrasi yang terjadi selama satu tahun lima bulan terakhir,” terangnya.
Formatur memberikan ultimatum tegas kepada Pemkab Pamekasan dengan empat tuntutan utama yakni kepada Bupati Pamekasan dan seluruh jajarannya.
“Mendesak Bupati Pamekasan melakukan pengisian kekosongan jabatan secara serentak tanpa menunda-nunda lagi dan Pernyataan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati yang dinilai tidak kompeten dalam manajerial birokrasi,” tegasnya.
Serta menuntaskan seluruh proses mutasi dan rotasi jabatan selambat-lambatnya pada bulan Juli 2026.
“Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Formatur mendesak Bupati Pamekasan untuk menyatakan mundur dari jabatannya,” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, menyampaikan bahwa bulan juli akan segera melakukan pengisian jabatan definitif dengan secara berkala.
Pihaknya menegaskan bahwa mutasi dan rotasi adalah bagian dari upaya penyegaran organisasi.
“Saat ini tim sedang bekerja melakukan evaluasi. Insya Allah, hasilnya akan segera diumumkan dalam waktu dekat,” kata Bupati Kholilurrahman di depan massa aksi.
