10 Tuntutan Demo Tolak Perpu Cipta Kerja di DPR: Pengamat Politik Rocky Gerung Turut Hadir
Jakarta, CYBERJATIM.ID – Pengamat politik Rocky Gerung turut menghadiri aksi demonstrasi penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (28/2/2023).
Bung Rocky pun sempat menyampaikan orasi di depan ribuan massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.
UU Cipta Kerja merupakan aturan yang sangat tak layak. “UU Cipta Kerja,” Itu UU paling busuk di Asia-Pasifik itu,jadi buang saja , tutur Bung Rocky. saat di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat,pada Selasa (28/2/2023).
Bung Rocky mengatakan,”UU Cipta Kerja yang sudah diganti jadi Perppu Cipta Kerja harus dibatalkan pengesahannya menjadi UU. lanjutnya.
Aksi demonstrasi kali ini bukan untuk menuntut hak segelintir pihak melainkan hak semua masyarakat Indonesia memilih presiden di Pemilu 2024.
Bung Rocky tidak ingin adanya penundaan pemilu sebab banyak menginginkan adanya perubahan. “Jadi aksi bukan sekedar aksi untuk menuntut hak-hak buruh, tapi menuntut hak rakyat Indonesia supaya pemilu itu diadakan.
Ia menuturkan,”Hanya dengan pemilihan umum kita bisa mengubah keadaan. Itu point-nya,”
Wakil Ketua Baleg DPR M Nurdin, Mengatakan,”Pada sebelumnya, Badan Legislatif (Baleg) DPR menyetujui Peraturan Pengganti Undang-undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dibawa ke pembahasan tingkat dua untuk disahkan menjadi UU. “Kami bertanya, apakah hasil pembahasan terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bisa disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua?” tanya nurdin yang diikuti persetujuan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/2/2023).
Sedangkan, pada mini fraksi Baleg sendiri, Nurdin menjelaskan dari sembilan fraksi, ada tujuh yang setuju Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Sedangkan, dua fraksi menolak.
Dari ketujuh fraksi itu: PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Fraksi yang tak setuju adalah: Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara itu, DPD juga menyatakan menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang undang.
Selain itu Ribuan massa menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).
Menurutnya, banyak kejanggalan kejanggalan dalam penerbitan Perppu tersebut. Salah satunya, anomali terkait alasan pengesahan Perppu Cipta Kerja dengan pernyataan terkait kondisi perekonomian pasca pandemi.
Oleh sebab itu, Protes Rakyat Indonesia mengajukan 10 tuntutan terkait Perppu Cipta Kerja dan isu terkait, yaitu:
1. Presiden RI segera mencabut Perpu Cipta Kerja.
2. DPR RI Menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden.
3. Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap Konstitusi.
4. Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak.
5. Hentikan liberalisasi agraria dan perampasan tanah, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sebagai basis pembangunan nasional.
6. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang.
7. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.
8. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja Non-PNS (Penyuluh KB, Guru Honorer, Pekerja Perikanan dan Kelautan), pengemudi ojek online, dll.
9. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.
10. Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat).
