SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA
Logo Aplikasi Baca berita terbaru lebih cepat melalui Aplikasi Cyberjatim.id
INSTALL

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh Selatan Vidcon Dengan Menteri Dalam Negeri

Tapaktuan-Cyberjarim.id. Pj. Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma S.STP yang diwakili oleh Asisten II Setdakab, H.T. Darisman dan seluruh OPD terkait, juga perwakilan dari Polres, Kejaksaan Negeri dan Kodim 0107 Aceh Selatan mengikuti zoom meeting, terkait inflasi tahun 2023, bertempat di Aula Lantai II Setdakab Aceh Selatan, Senin (23/10/2023).

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi kali ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan sesuai laporan dari Badan Pusat Statistik dan Bulog bahwasanya terkonfirmasi harga beras di beberapa daerah mengalami kenaikan.

BACA JUGA :  Menyambut Bulan Suci Ramadhan Masyarakat Air Pinang Santuni Anak Yatim Dan Fakir Miskin

Mendagri juga berharap agar Pemerintah Daerah terus bersinergi serta melakukan pengawasan bersama sama dengan aparat penegak hukum terkait harga, suplai dan distribusi pangan.

Sementara itu, dari hasil rapat pengendalian inflasi daerah pada tanggal 23 Oktober 2023 ini, Asisten II melalui Kabag Ekonomi Setdakab Aceh Selatan Risa Rosani, SH, menyatakan Indeks Perubahan Harga (IPH) Kabupaten Aceh Selatan pada minggu ke III di Bulan Oktober – 1,047% dengan komoditas andil perubahan harga cabe merah -1,185, ikan kembung -0,34, bawang merah – 0,169 dan fluktasi harga tertinggi adalah ikan kembung 0,141.

BACA JUGA :  Gelar Aksi di Polda Sumut, Mahasiswa Minta Kapolres Samosir Dinonaktifkan

Sambungnya, secara nasional beras merupakan penyumbang inflasi terbesar yaitu sebesar 0,55%, untuk mengendalikan inflasi beras, Kementerian berkomitmen untuk melakukan Gernas menanam padi.

Selain itu harga gula saat ini mengalami kenaikan dikarenakan produksi nasional GKP mulai berkurang dan realisasikan impor gula belum maksimal.

BACA JUGA :  Keren ! Menjelang Musim Tembakau, Pemerintah Siapkan Pupuk Non Subsidi Gratis Untuk Petani di Pamekasan

Lebih lanjut adanya pembahasan dalam rapat koodinasi saat ini masih terfokus pada evaluasi pendistribusian beras SPHP dan pengawasannya dilapangan, Pungkas Kabag.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *