Staf Anwar Sadad Ditahan KPK, JAKA Jatim: Kapan Gubernur Jatim Jadi Tersangka?
CYBERJATIM.ID – Penahanan Bagus Wahyudiono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (16/11/2026) kembali menguak bobroknya pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Namun di balik penetapan tersangka baru itu, muncul kegelisahan publik, kenapa penegakan hukum baru menyentuh lingkaran Legislatif, sementara Eksekutif Pemprov Jatim belum tersentuh.
Kegelisahan itu disuarakan Jaringan Kawal Anti Korupsi (JAKA) Jatim, Musfiq, secara terang-terangan mendesak KPK agar tidak berhenti di legislatif saja.
“Kami mempertanyakan, kapan Gubernur Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka? Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam ke legislatif, tetapi tumpul ketika harus menyentuh lingkaran eksekutif. KPK harus membongkar perkara ini sampai ke akar-akarnya,” tegas Musfiq, Selasa (17/11/2026).
Menurut JAKA Jatim, perkara hibah tidak bisa dipersempit seolah-olah hanya urusan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Dana itu bersumber dari APBD Jatim yang pengelolaannya diatur ketat melalui mekanisme pemerintahan daerah: mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga monitoring dan evaluasi.
Musfiq menyinggung dua regulasi kunci yang menjadi dasar pengelolaan hibah, yakni Pergub Jatim Nomor 44 Tahun 2021 yang kemudian dicabut dan diganti Pergub Nomor 7 Tahun 2024. Kedua Pergub itu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hibah dan bansos.
“Kalau ada Pergub yang mengatur, artinya ada rantai kewenangan di eksekutif. Siapa yang mengusulkan, siapa yang memverifikasi, siapa yang menyetujui, siapa yang mencairkan, siapa yang mengawasi? Semua harus diperiksa secara terbuka,” ujarnya.
Ia menegaskan, kewenangan administratif dalam Pergub tidak otomatis berarti seseorang melakukan tindak pidana. Namun, keberadaan regulasi tersebut menjadi alasan kuat bagi KPK untuk menguji bagaimana kewenangan itu dijalankan dan apakah terjadi penyalahgunaan.
Penahanan Bagus Wahyudiono sendiri dinilai menjadi momentum. Bagus merupakan staf dan orang kepercayaan Anwar Sadad, mantan Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 yang lebih dulu terseret. Dalam konstruksi KPK, Anwar Sadad diduga menguasai alokasi hibah hingga Rp291,5 miliar selama 2019–2022, dengan komitmen fee Rp41,7 miliar.
Bagi JAKA Jatim, angka sebesar itu mustahil bergerak tanpa persentuhan dengan sistem penganggaran di Pemprov.
“Kami tidak ingin rakyat hanya disuguhi penetapan tersangka demi tersangka di DPRD, sementara pertanyaan besar tentang bagaimana sistem pengelolaan hibah di eksekutif bekerja tidak pernah dijawab. KPK harus berani memeriksa semua pihak tanpa melihat jabatan,” pungkas Musfiq.





