Ratusan Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat Jilid V Datangngi Gedung DPRD, Pastikan Kejelasan
Cianjur, CYBERJATIM.ID – Ratusan pendemo Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat datangngi gedung DPRD Guna tuntut veripiksi adanya bentuk kerjasama perihal penandatanganan, tentang adanya ke tidak jelasan dana bantuan serta kerisuhan dalam sistem pendataan pencairan dana stimulan warga korban gempa yang hingga kini terbengkalai.
Para warga korban gempa akhirnya meminta agar memberikan keleluasaan dalam hal meklarivikasi data.
Akhirnya wargapun dipersilahkan masuk untuk ajak audensi dengan para anggota Dewan yang di wakilkan hanya 11 Orang masuk ke meja audensi guna menyampaikann tuntutan yang telah di sepakati, dan di tanda-tangani.
Warga diterima berdampingan dengan beberapa para anggota Dewan salah satu nya Dicky dari komisi B DPRD, Rustam wakil dari praksi nasdem serta Asep dari Dewan praksi Golkar pada Senin (20/02/2023).
“Rustam selaku wakil ketua, mengawali pembicaraan nya bahwa dia juga anggota DPRD sama salah satu terkena dampak kata nya, dan juga merasakan apa yang di rasa para pemdemo rasakan namun sebalik nya, Rustam memohon agar menunggu apa yang dimusyawarahkan dari informasi instansi-instansi terkait yang selama ini bertugas dari prihal tersebut,” tuturnya.
Galih menyapaikan berkali-kali pihaknya meminta dengan adanya Agenda DPRD terkait transparansi anggaran dan hingga ada kepstiaan juga minta dilibatkan AMCM di undang sekitar 22 lembaga dan di hadirkan para korlap korlap serta media pun supaya bisa diundang.
Eka menambahkan tetang gimana penanganan rancangan undang-undang bencana yang dicanangkan, dan seharus nya DPRD Mengevaluasi lebih jauh, hingga pemerintah daerah melanggar undang-undang penanganan bencana.
“Dalam hal ini ada tiga tahapan, salah satu nya adalah tahapan pra bencana dan tahapan tanggap darurat juga tahapan pra bencana hingga aturan yang dipakai pemerintah daerah adalah tahapan pra bencana dan menjadi suatu ke gagalan dan hingga memetakan dua hal adalah resiko bencana dan potensi bencana menjadi kerugian bagi manusia juga pemerintah daerah,” ujarnya.
mestinya sudah pantas DPRD Memberikan mosi tidak percaya karna di tutupnya undang-undang bencana tersebut. Dan hanya Cianjur saja yang menyatakan tanggap bencana hanya 30 hari jika Pemkab mengikuti aturan undang undang dan disesuaikan serta selektip jika tanggap bencana di perpanjang, karena tidak ada kesiapan pemerintah terkait tanggap bencana.
Senada dengan pembicaraan Very
yang meminta dihadirkan Komar pada audensi tersebut “jangan hanya basa-basi saja terhadap bapak-bapak yang ada ditempat Audensi. Yang hanya hadir para anggota dewan ditempat ini minta mengklarifikasi suatu keterbukaan untuk bersama dalam pemintaan logistik yang selalu tak transparan juga dana donasi anggaran Korban gempa yang tidak ada realisasi nya untuk para korban gempa.Jangan sampai di sebut nya ‘Bupati rezim zolim’ hanya bisa merampas hak perebutan dan menggasak hak tanah rakyat,” ujar nya.
Rustam menegaskan akan segera direalisasikan jangan sampai ada penyalahgunaan dana bantuan yang tak tersalurkan dengan hal urusan dana donasi, terkait tentang adanya ungkapan pada hari jumat tersebut, pada waktu pertemuan yang telah di sampaikan.
“Akan kami tindak lanjuti, permaslahan tersebut akan segera berkoordinasi dengan praksi-praksi lain,” tegas Rustam yang menyarankan agar tetep bersabar dan segera akan diRealisasikan.
Masih Rustam salah satu perwakilan Anggota DPRD mengakhiri pembicaraan nya dihadapan para awak media didampingi beberapa Lembaga Para Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat “Dia, menghimbau kepada para Aparat Perangkat Pemerintah Desa Serta intasi terkait yang berwenang dalam hal pencairan agar supaya di mudahkan dan lebih Lues dalam menang ngani segala hal yang menyangkut urusan data pencairran dana bantuan musibah gempa,” tutup nya.
