Polemik Pilkades Serentak Tahun 2023, Marhaen : Berkacalah Pada 2 Kabupaten di Madura
PAMEKASAN, CYBERJATIM.ID,- Polemik pagelaran pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pamekasan hingga kini belum mendapatkan titik terang.
Pasalnya hingga kini muncul berbagai opsi antara munculnya gerakan segera digelar sampai sebuah penolakan. Senin, (27/02/23)
Desakan segera digelarnya pilkades serentak tahun 2023 tidak hanya muncul dari aktifis dan Masyarakat Pamekasan, melainkan juga terdapat desakan dari Anggota DPRD Pamekasan.
Dijelaskan beberapa minggu lalu, bahwasanya anggaran untuk pagelaran Pilkades tahun 2023 belum dipersiapkan, selain itu juga perlu pertimbangan dari berbagai pihak khususnya Forkopimda Pamekasan.
“Tidak bisa ujuk-ujuk minta tahun ini dilaksanakan, karena anggarannya belum dipersiapkan. Kalaulah mungkin harus lewat tahun dan DPRD menyetujui. Kalau pemerintah harus melihat dari banyak sudut pandang, utamanya dari segi situasi politik, karena ada masyarakat yang menginginkan digelar, ada yang tidak,”. Tegas Wakil Bupati Pamekasan Fatah Jasin dikutip dari Kabarmadura.id
Disisi lain kabar penolakan bahkan aksi besar – besaran akan digelar oleh Front Massa Aksi ( FAMAS ), yang nantinya juga akan mendesak pemerintah untuk tidak menggelar Pilkades Serentak tahun ini, selain alasannya karena kondusifitas juga terkait dengan anggaran yang pastinya membutuhkan untuk tahapan pilkades serentak.
” SK akhir masa jabatan Kepala Desa sampai bulan November 2023, artinya masih ada waktu yang cukup buat Bupati berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menakar yang terbaik berkaitan dengan keamanan, stabilitas dan juga kondusifitas di wilayah Kabupaten Pamekasan menjelang Pemilu yang mana hari ini sudah pada pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu “. Tegas Marhaen
Abdussalam Marhaen ketua Famas menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkaca pada kabupaten Sumenep dan Sampang yang dengan tegas mengeluarkan keputusan untuk menggelar Pilkades serentak pada tahun 2025.
” Berkaca pada 2 Kabupaten di Madura yaitu Kabupaten Sampang dan Sumenep yang sudah lebih dulu mengeluarkan keputusan soal pilkades serentak akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan pertimbangan stabilitas keamanan negara untuk mendukung suksesnya pemilu, pendek saja masukan dari saya untuk Bupati Badruttamam, Seharusnya lebih cerdas, gitu aja “. Tutup mantan kader PMII
