Breaking News: China Minta APBN Menjadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jakarta, CYBERJATIM.ID – Luhut Binsar Panjaitan mengatakan China kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Tetapi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tak mengamini tuntutan China tersebut.
Dia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.

Luhut mengatakan,”Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi Dia (China) maunya dari APBN. kita jelaskan prosedurnya akan panjang.
Luhut menegaskan,Kami dorong melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebab ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” tuturnya dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat,pada Senin (10/4).
Luhut menambahkan,”Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir.
Di sisi lain, Luhut menyebut dia (China) hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.lanjutnya.
Kendatipun bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah tak masalah. Menurutnya, pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.
Luhut berdalih,”Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat.
Dirut PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut. meski, ia mengatakan PT PII hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.
Wahid mengatakan,”Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut,” katanya kepada wartawan pada Rabu (12/4).
“Tapi, sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya.