Penulis: Luthfiadi | Editor: Heru Soejatmiko
PAMEKASAN, CYBERJATIM.ID,- Beberapa hari ini Madura digemparkan dengan viralnya warga WNA yang sudah 11 tahun bermukim di Kabupaten Pamekasan dan bahkan sudah mempunyai KTP serta KK berpenduduk Madura, serta viralnya persoalan dugaan fasilitas makan minum warga binaan Lapas Kelas 2a Pamekasan yang diduga tidak sesuai gizi. Rabu (11/10/2023)
Dari kejadian tersebut memantik dan menjadi perhatian khusus Slamet Ariyadi Anggota DPR RI dapil XI Madura untuk melakukan inspeksi mendadak ( Sidak ) ke Kantor Imigrasi dan Lapas Pamekasan, guna memastikan kebenaran informasi yang didapat dari berbagai sumber media serta laporan Masyarakat.
Slamet Ariyadi Anggota DPR RI muda asal Kabupaten Sampang, Madura tersebut menyasar beberapa lokasi di Kantor Imigrasi Pamekasan dari pelayanan hingga ruang tahanan sementara warga WNA asal Myanmar dan didampingi Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan, Imam Bahri.
Sementara di Lapas Klas 2a Pamekasan, Anggota DPR RI Fraksi PAN tersebut menyusuri beberapa lokasi diantaranya tempat penyediaan makan minum warga binaan juga bengkel keterampilan warga binaan yang didampingi langsung oleh Seni Utomo selaku Kepala Lapas Kelas 2a Pamekasan.
Saat dikonfirmasi oleh awak media usai melaksanakan Sidak, Slamet Ariyadi menekankan bahwa pihak Imigrasi agar selalu memberikan pelayanan prima untuk Masyarakat Madura.
” Kami beri atensi kepada Kepala Imigrasi agar memberikan pelayanan prima dalam pembuatan paspor, khususnya untuk warga Madura dan kami meminta agar setiap desa menyediakan tempat pelayanan paspor, sehingga pihak Imigrasi bisa jemput bola, untuk kemudahan masyarakat biar tidak bolak balik, khususnya warga diluar Kota Pamekasan “. Tegas Slamet Ariyadi
Selain itu, pemuda jebolan Universitas Trunojo Bangkalan tersebut, juga berharap kepada Kepala Lapas Kelas 2a Pamekasan untuk selalu menjaga gizi makanan dan minuman yang disediakan untuk warga binaan.
” Dan kami berharap berita terkait makan minum yang diduga tidak bergizi di Lapas Klas 2a Pamekasan ini terjadi lagi, kami meminta Kalapas untuk tetap menjaga kwalitas makanan dan minuman yang diberikan kepada warga binaan, dan memberikan pelayanan yang terbaik “. Tambahnya
Sementara, Imam Bahri meminta kepada anggota legislatif asal Sampang untuk membantu mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat Madura mulai tingkat kepala desa, RT/RW.
“Dimana kepada masyarakat bahwa paspor ini adalah untuk perjalanan, bukan untuk bekerja. Kalau bekerja nanti pak dewan bisa menyampaikannya tentu dengan ketentuannya melalui Disnaker dan lain sebagainya,”. Tuturnya
Ditempat terpisah, Seno Utomo menyampaikan bahwa pihaknya selalu melaporkan dan mengunggah makanan setiap hari yang kemudian dikirimkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
“Ini pinter-pinternya kami dalam mengatur dan itu ada pola makan 10 hari, dan setiap hari kita laporan dan diunggah makanannya seperti apa ke Ditjen Pemasyarakatan, dan kalau itu salah atau tidak sesuai standar pasti kami akan ditegur,” paparnya.
