Tolak Pilkades ! Disaksikan Ketua DPRD Pamekasan, Komisi I Sandang Julukan Sarjana Hoax
PAMEKASAN, CYBERJATIM.ID,- Rencana akan digelarnya Pilkades serentak Kabupaten Pamekasan tidak hanya mendapatkan desakan agar segera digelar, melainkan juga muncul penolakan atas digelarnya Pilkades tahun 2023.
Penolakan tersebut dilakukan guna menjaga kondusifitas pemilu 2024 mendatang, serta dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pilkades serentak tahun 2023 sesuai seperti yang disampaikan wakil Bupati Pamekasan beberapa bulan lalu.
Aksi yang dihadiri ribuan massa tersebut digelar didepan kantor DPRD Pamekasan dibawah komando Front Massa Aksi ( Famas ) dan Barisan Masyarakat Merdeka ( BMM ). Rabu ( 08/03/23 )
Komisi 1 DPRD Pamekasan menyampaikan saat menemui massa aksi yang mendesak Pilkades digelar menyampaikan bahwa pilkades serentak tahun 2023 sudah disetujui.
” Saya anggota DPRD Kabupaten Pamekasan mewakili 45 anggota, menyatakan bersedia dan setuju, pilkades digelar tahun ini, dengan catatan pergeseran anggaran tidak melanggar undang – undang, aturan dan hukum yang berlaku “. Tegas Ali Maskur Ketua Komisi 1 saat menemui massa aksi diruang Rapat
Tidak hanya Ali Maskur waktu itu yang hadir dalam audiensi tersebut melainkan juga hadir Ketua Dprd Pamekasan Halili yasin yang menjadi saksi atas penyataan Ali Maskur.
Halili Yasin Ketua DPRD Pamekasan, menyampaikan hasil komunikasinya dengan Bupati Pamekasan, pihaknya mengatakan bahwa Bupati mempersilahkan Pilkades 2023 digelar kapan saja, dengan catatan mengikuti aturan yang berlaku
” Alhamdulillah Pak Bupati telpon langsung, beliau menyampaikan, Pak ketua ! caepon Pak Bupafi Pilkades ini mau digelar kapan saja, minggu depan siap, bulan depan siap, sing penting satu, sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, terutama menyangkut soal anggarannya, Pak Bupati satu menggelar pilkades sesuai prosedur, yang kedua ada anggarannya, dan anggaran itu dianggarkan sesuai dengan prosedur dan aturan perundangan yang ada “. Tutur Ketua DPRD Pamekasan
Namun hal yang berbeda disampaikan oleh Sahur Abadi Komisi 4 DPRD Pamekasan saat menemui massa aksi yang melakukan penolakan digelarnya Pilkades serentak, pihaknya mengatakan bahwasanya tidak akan menjelaskan apakah keterangan itu secara person atau tidak.
” Saya tidak akan menjelaskan apakah keterangan itu aecara person atau tidak, mari berdiskusi mencari solusi “. Tegas Sahur yang juga merupakan Fraksi PPP
Setelah mendapatkan berbagai desakan untuk menjawab pertanyaan dari peserta aksi Sahur mempertegas pernyataannya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat.
” Apapun kepentingan masyarakat bagi kami harga mati untuk memperjuangkan “. Tambah Mantan Aktivis PMII Pamekasan
Terpisah Abdussalam Marhaen korlap aksi penolakan Pilkades mengatakan bahwa apa yang disampaikan komisi 1 beberapa lalu yang mengatasnamakan 45 anggota DPRD yang saat itu juga didampingi sekaligus disaksikan Ketua DPRD Pamekasan tidak benar atau Hoax.
” Saya pastikan Komisi 1 DPRD Pamekasan Ali Maskur yang mencatut 45 anggota DPRD Pamekasan bahwasanya menyetujui akan digelarnya Pilkades Serentak tahun 2023 bohong dan Komisi 1 layak dikasih julukan sarjana hoax, selain itu juga waktu menyampaikan disaksikan Ketua DPRD Pamekasan “. Tegas Marhaen
