Ratusan Ribu Petani Tembakau dan Buruh Rokok Kepung Kantor Bupati Pamekasan
Pamekasan, CYBERJATIM.ID – Ratusan ribu petani tembakau dan buruh pabrik rokok lokal yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan, Jalan Kabupaten, Selasa (10/2/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada keberlangsungan industri hasil tembakau, serta menuntut penertiban Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ormas yang tidak memiliki legal standing dan dinilai meresahkan masyarakat.
Dalam orasinya, massa meminta Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui instansi terkait untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan penertiban terhadap LSM/ormas tanpa status hukum yang jelas. Selain itu, FPBM juga menyoroti tingginya tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang dinilai memberatkan pabrikan rokok kecil dan berdampak langsung terhadap buruh serta petani tembakau di Madura.
Massa aksi ditemui langsung oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Wakil Bupati Pamekasan, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto, serta perwakilan dari Bea Cukai Madura. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyatakan dukungan terhadap aspirasi petani dan buruh rokok serta berjanji akan menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan.
“Kami mendukung perjuangan petani tembakau dan buruh rokok. Pemerintah daerah akan berupaya memperjuangkan kepentingan mereka serta menjaga keberlangsungan industri tembakau lokal yang telah berkontribusi terhadap perekonomian daerah,” ujar Kholilurrahman.
Sementara itu, Kapolres Pamekasan menegaskan pihaknya siap menindak tegas oknum LSM yang meresahkan, namun juga akan bertindak sesuai hukum terhadap pihak yang melanggar aturan. Perwakilan Bea Cukai Madura menyampaikan bahwa aspirasi terkait kebijakan cukai telah disampaikan ke pemerintah pusat dan masih menunggu kebijakan lanjutan.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung tertib dan damai tersebut ditutup dengan penyerahan delapan tuntutan FPBM kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
