Istimewa ! KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Selama Hari Raya Idul Fitri

jnnews.co.id

Jakarta, Cyberjatim.id,- Sampai dengan akhir pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan 395 barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri dengan nilai taksir mencapai Rp274.117.519.

Laporan tersebut terdiri dari 7 objek berupa cindera mata atau plakat dengan nilai taksir Rp4.350.000; 268 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp153.736.899; 9 objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp32.290.000; serta 111 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp83.740.620.

Demikian disampaikan oleh pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melalui keterangan persnya yang diterima media jnnews secara tertulis pada Minggu (15/5/2022).

BACA JUGA :  Keutamaan Sholat Tarawih ke 14, Malaikat Datang Seraya Memberi Kesaksian

“Sejumlah laporan tersebut terdiri dari 367 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi.

Saat ini barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK, dan sebagian lainnya sedang proses dikirimkan oleh para pihak pelapor.

KPK juga masih terus menerima laporan Gratifikasi lainnya, dan akan kami update pada kesempatan berikutnya”, ungkap Beliau.

BACA JUGA :  Firli Bahuri Wajib Nyapres 2024, Aksi Pemuda Madura Raya dan Pedagang Kecil di Pamekasan

KPK menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

” Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran No. 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik Gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, karena gratifikasi bisa termasuk dalam tindak pidana korupsi.

BACA JUGA :  KPK Di Desak Periksa KETUM PKB Muhaimin Iskandar Terkait Dugaan Korupsi

Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198”, pungkas Ipi Maryati Kuding. /SN

Sumber ; PLt jubir KPK bidang pencegahan
Red