Cianjur,CYBERJATIM.ID – Dalam Audensi Dengar Pendapat dengan anggota dewan tentang tranparansi data dana donasi bantuan gempa, ‘DPRD Cianjur Bersama Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat’.
Audensi yang digelar di DPRD Kab. Cianjur didampingi sejumlah anggota fraksi DPRD yang menerima audiensi dari gabungan asal, tergabung dalam kelompok Aliansi Masyarakat Cianjur Bergerak berjumlah sekitar 30 orang dengan koordinator aksi. Masa dari aliansi Aliansi masyrakat Cianjur Menggugat melakukan audiensi di Ruang rapat sementara Paripurna DPRD Cianjur, Rabu (22/02/2023).
Pimpinan sidang Dicky saat menerima audiensi menyampaikan apresiasi dan realisasi tentang alokasi dana bantuan gempa penyampaian aspirasi secara harus tranparansi dengan harapan audiensi dapat berjalan lancar sehingga akan dicapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dengan transparan disemua pihak.
Aliansi Cianjur Menggugat, diwakili koordinator aksi Galih dan Rekan-rekannya menyampaikan 10 butir tuntutan, yang harapannya dapat diterima oleh ketua serta para anggota fraksi-fraksi DPRD dengan cara mau membubuhkan dan memberikan masukan bisa di mengerti para aksi tersebut.
Audensi dengar pendapat dengan nggota dewan terkait transparansi data donasi bantuan gempa.
Dalam tanggapannya Pimpinan DPRD menyampaikan, “Fraksi-fraksi tidak akan membubuhkan tentang data yang akurat pada lembar tuntutan, hal tersebut dilakukan karena belum adanya laporan data para intaansi yang terkait masalah data jangan sampai menjadi data yang tak valid,” jelasnya.
Hal tersebut merupakan kewenangan DPRD dengan para anggota di lingkungan fraksi -fraksi dengan cara pengadaan rapat pansus dalam persetujuan anggotanya secara kelembagaan akan meneruskan apa yang menjadi aspirasi dari Aliansi yang di permasalahkan’ hingga ada bergerak yaitu dengan memberikan pengantar, hal tersebut dilakukan mengingat DPRD secara fungsi adalah menampung aspirasi dari masyarakat.
“Penanganan bencana ini sangat di sesali bahwa dana BTT yang di keluarkan oleh Pemda 13 miliar apa kah ada alokasi APBD yang d keluarkan,” lanjutnya.
Komar angkat bicara setelah tim media mengonfirmasi hal tersebut “apa yang para pendemo permasalahkan dengan data itu ada,”.
“Masalah terkait semua rincian di aplod di Cianjur co.id semua tercantum ada kalau masalah dari Tanggerang yang berjumlah 500 juta itu masuk nya ke dana donasi yang masuk tanggal 12 Desember,” katanya.
Terkait masalah data yang di pertanyakan oleh aliansi tersebut Komar menjawab ‘ ada ‘ “data pengelolaann nya ‘ itu sudah transparansi, dan salah satu media menanyakan terkait banyak nya persyaratan yang merumitkan para warga penerima bantuan’ hingga terjadi polemik di warga,” ungkapnya.
“Menjawab masalah pencairan dana tersebut dengan pihak bank Mandiri adalah tanggung jawab BPBD,” pungkasnya.
Galih menambahkan hasil dari pada rapat para OPD yang tidak membawa data berkas secara rinci “jadi jelas rapat ini bahwa Pemda Cianjur lambat dalam menangani bencana dan agar segera komisi B membuat pansus Mosi tidak percaya udah jelas keterlambatan ini,” tambahnya.
Pada hakekatnya para Opd yang tidak membawa data berkas by name by adres.
Dan dengan adanya rapat DPRD ini berbuntut tidak efektif dan Opd ini jelas menduga ada regulasi terkait relokasi penyelewengan, hingga akhir nya “Pihak AMCM segera akan membuat Pansus Mosi tidak percaya,” tutupnya.
