Dugaan Korupsi Kepala Desa Leontolu, Masyarakat Mengirim Surat Kepada Kejaksaan Republik Indonesia
BELU, CYBERJATIM.ID – Segala Upaya dan tindakan terus dilakukan masyarakat Pelapor dugaan korupsi dana Desa yang dialamatkan kepada kepala Desa Leontolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, diduga Kejaksaan Negeri Belu tidak serius dalam penanganan kasus dugaan korupsi Desa Leontolu.
Akibat mandeknya kasus dugaan korupsi Desa Leontolu di Kejaksaan Negeri Belu hingga sekarang. Pelapor mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat dengan 1(satu) Jepitan kepada Kejaksaan Republik Indonesia (RI) dengan tagline “Laporan Perkembangan Penanganan Kasus Korupsi Dana Desa Leontolu”.
Masyarakat pelapor kasus dugaan Korupsi dana Desa Leontolu, Andreas Seran Kepada Nkripost menegaskan, hari ini tanggal 1 Maret 2023 pihaknya kembali mengirimkan surat ke dua lembaga yakni, Kejaksaan Republik Indonesia (RI) dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI).
“ hari saya kembali mengirimkan email ke kejaksaan RI dan KKRI untuk memberikan informasi dan laporan terkait perkembangan penanganan kasus korupsi yang sekarang masih mandek di Kejaksaan Belu.” Terangnya kepada wartawan, rabu 1/03/23.
Dalam suratnya, rinci Andreas, pertama, Pengadaan 7 unit hand traktor rakitan (mesinnya merek cina, sedangkan rangkanya merek kubota). Hand traktor tersebut pemakaian tidak sampai setahun sudah rusak. pada tanggal 20 juni 2022, join audit tim Jaksa Belu bersama tim audit Inspektorat Belu, untuk menghitung nilai kerugian dana Desa di Desa Leuntolu.
“ saat itu, tim Jaksa dan tim Inspektorat menyuruh kepala Desa membuat pernyataan, dan tanda tangan diatas meterai 10.000, dengan catatan kepala Desa bersama kelompok untuk memperbaiki atau membeli ganti yang baru. namun sampai hari ini kepala Desa tidak gubris, anehnya tim jaksa tidak ambil tindakan apa-apa.”tuturnya.
kedua, Alokasi dana desa untuk BUMDES tahun 2017, sebanyak 27.000.000, seharusnya dikelola oleh 3 orang badan pengurus BUMDES. Namun kenyataannya, dikelola sediri oleh kepala Desa untuk membeli pupuk dan menukarnya dengan gabah (padi kulit), namun sudah 4 tahun gabah tidak kelihatan.
“ sebelum beliau sudah tanda tangan surat pernyataan diatas meterai 10.000 dan tanda tangannya didepan tim Jaksa dan Inspektorat Belu. dengan catatan waktu yang diberikan untuk mengumpulkan gabah selama 7 hari terhitung dari tanggal 20 juni 2022, sampai tanggal 27 juni 2022. kalau kepala desa tidak mengumpulkan gabah, maka akan di proses hukum.” Jelasnya.
Ketiga, Pemasangan penahan jalan usaha tani, tahun 2018 masih kurang volume 50 kilometer.
Keempat, Pembangunan saluran irigasi tahun 2018 dengan volume 600 meter, pekerjaan di lapangan sudah 600 meter, namun mutu perkerjaan sangat jelek.
Kelima, Pembangunan lopo 35 unit tahun 2019, anggaran dana desa Rp;605 juta pekerjaan tidak selesai (mubasir) tiang-tiang lopo sebanyak 140 buah, belum di ukir dengan motif timor.
Keenam, Pembangunan Paud Dusun Webutak tahun 2019, anggaran dana Desa 343 juta ukuran 6 x 7 meter, bangunan fisik 3 x 6 meter, sisanya teras bermain, mark up dana desa cukup besar. Hok tukang 86 juta baru bayar 50 juta sisa yang belum bayar 36 juta.
Dari hasil perhitungan Inspektorat, Lanjut Andreas, ditemukan bahwa adanya kerugian Negara sebesar 200juta lebih. Kini, laporan hasil Pemeriksaan (LHP) sudah diserakah atau dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Belu dari tanggal 07 Oketober 2022 lalu. Tetapi anehnya, kajari belu belum menindak lanjuti kasus dugaan Korupsi tersebut.
“sebenarnya ada apa. Kita menunggu hasil respon dari surat yang saya kirim ke Kejaksaan RI dan KKRI, hari ini,” tutupnya
