Mabes Ngo Gelar Aksi Depan Kantor PUPR, Plt PUPR : CV/PT Nakal Masuk Daftar Blacklist
PAMEKASAN, CYBERJATIM.ID,- Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) adalah sebuah program yang sangat mulia guna melindungi mempertahankan serta meningkatkan kemampuan untuk mendongkrak sebagai sarana mempermudah jalannya ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan roda ekonomi dimasa pandemi.
Hanya untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang tertuang pada aturan perundang – undangan nomor 2 tahun 2020.
Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Pamekasan melalui dinas PUPR yang ditunjuk sebagai pelaksana menjadi harapan rakyat agar PEN diaplikasikan sesuai harapan, namun faktanya pada realisasinya jauh dari harapan, jalan banyak tidak sesuai standarisasi pembangunan jalan yang diduga tidak sesuai R.A.B.
Melihat amburadulnya pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh pihak rekanan Mabes NGO Pamekasan melakukan aksi didepan kantor PUPR Pamekasan dengan membawa 3 tuntutan diantaranya :
1. Blaclist dan tindak tegas para CV/PT yang menjadi pelaksana pada kegiatan pada lokasi tersebut, karena telah bekerja tidak profesional hal ini terbukti pada jeleknya hasil dari pekerjaan tersebut.
2. Blacklist Asphalt Mixing Plant (AMP) yang memasok bahan baku jalan hotmix pada kegiatan tersebut karena telah memasok barang yang tidak sesuai dengan R.A.B yang tertuang pada dokumen kontrak.
3. Berlakukan jarak pada AMP sekurang – kurangnya 65km pada titik loksi hal ini guna menjaga kualitas suhu tetap terjaga.
Jay mantan aktivis GMNI Pamekasan mengatakan bahwasanya pihak PUPR agar mengambil langkah tegas terhadap CV / PT yang nakal.
” Minggu depan kami akan mendengarkan kabar ada langkah yang kongkrit dari PUPR, saya pastikan jika tidak ada langkah kongkrit kami akan datang lagi “. Tegas Jay dalam orasinya
Selain itu Plt Dinas PUPR Ajib Abdullah menegaskan bahwa PUPR sehati dengan teman – teman aktivis dan akan memblacklist CV/PT/AMP yang nakal.
“Saya pastikan jika ada rekanan nakal, ada AMP yang nakal pasti akan masuk data blacklist, karena sama-sama tahu PUPR ini masuk pengawasan jalan, dan sebelum kita blacklist kita akan meminta BPK dan Inspektorat untuk mengaudit “.
Red
