SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA
Logo Aplikasi Baca berita terbaru lebih cepat melalui Aplikasi Cyberjatim.id
INSTALL

Janggal! Proyek Paving Program DPRD Provinsi Jatim di Potoan Laok Tak ada Papan Nama Proyeknya: Proyek Siluman

 

PAMEKASAN – Sorotan terhadap proyek paving di Desa Potoan Laok, Kabupaten Pamekasan, semakin bertambah.

Setelah sebelumnya warga mengeluhkan paving yang belum sebulan sudah rusak, kini muncul temuan baru, proyek paving tersebut ternyata tidak dilengkapi papan nama proyek.

Padahal, papan nama proyek merupakan penanda penting dalam sebuah proyek. Di dalamnya biasanya tercantum nama kegiatan, sumber anggaran, volume pekerjaan, pelaksana, hingga tahun anggaran.

Tanpa papan nama proyek, warga mengaku bingung. Proyek ini milik siapa? Anggarannya berapa? Volume pavingnya berapa meter? Siapa yang bertanggung jawab jika rusak?

Warga Potoan Laok pun semakin mempertanyakan transparansi proyek paving yang merupakan program Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS tersebut.

Sebelumnya, warga sudah menyampaikan adanya ketidaksesuaian dalam pengerjaan. Mulai dari ketebalan pasir yang dinilai tidak sesuai, hingga alat pemadat yang disebut warga tidak ada di lokasi saat pengerjaan.

BACA JUGA :  Muhammad Sayuti Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua DPK PPNI Jeumpa Hospital

“Pasirnya tipis sekali. Tidak sesuai. Pantas saja pavingnya gampang geser.”

“Waktu kerja, kami tidak pernah lihat ada alat pemadat. Ya wajar kalau cepat amblas.”

Kini, dengan tidak adanya papan nama proyek, warga menilai proyek ini semakin tidak jelas.

“Mungkin proyek ini proyek siluman,”

Padahal, pemasangan papan nama proyek itu WAJIB hukumnya bagi setiap proyek yang dibiayai uang negara.

Kewajiban itu diatur dalam:

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi penggunaan anggaran agar bisa diawasi masyarakat. Proyek yang dibiayai APBD / APBN termasuk informasi publik yang wajib dibuka, salah satunya lewat papan proyek. 3731

BACA JUGA :  Pj. Bupati Cut Syazalisma Tugaskan Kepala BKPSDM Sebagai Plt.Sekda.

2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan wajib dilaksanakan dengan prinsip terbuka, transparan, dan akuntabel. Pemasangan papan nama proyek merupakan bagian dari kewajiban kontraktual penyedia jasa. 3731

3. Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Penyedia jasa wajib memasang papan nama proyek yang memuat sekurang-kurangnya nama paket pekerjaan, nomor kontrak, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, sumber dana, serta nama penyedia dan pengguna jasa. 2762

Artinya, tidak adanya papan nama proyek bukan sekadar kelalaian kecil, tapi pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kewajiban kontraktual. Pelanggarannya bisa dikenai teguran tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pemutusan kontrak, hingga daftar hitam bagi penyedia jasa.

BACA JUGA :  Kajian Publik Sejajar Institut Datangi Kantor PLN Cianjur, Ada Apa?

Warga berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan terbuka. Jika memang ini program aspirasi dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui skema Bantuan Keuangan, seharusnya identitas proyek dipasang secara jelas agar bisa diawasi masyarakat.

Warga juga meminta pelaksana dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selaku pengusul program, segera turun ke lokasi, memasang papan nama proyek, dan memperbaiki paving yang sudah rusak.

Karena proyek untuk rakyat, harus jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa, saat dihubungi via WhatsApp tidak ada respon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *