914 Kendaraan Dinas Nunggak Pajak, F-NGO Madura Gelar Aksi Ritual Hingga Terobos Pertahanan APH

PAMEKASAN, CYBERJATIM.ID,- Sebanyak 914 kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menunggak bayar pajak, diketahui selama tahun 2017 sampai januari 2023 terhitung 260 juta.

Ditahun 2017 sampai 2018 kurang lebih 191 kendaraan bermotor terhitung 26 juta rupiah, beda lagi ditahun 2019 sampai tahun 2023.

Sehingga hal tersebut memantek aktivis Kabupaten Pamekasan khususnya Forum NGO Madura untuk menggelar aksi dan mempertanyakan persoalan tunggakan pajak kendaraan yang belum terbayarkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kamis ( 09/03/23 )

Aksi yang digelar didepan kantor Sekeretaris Daerah ( SEKDA) Kabupaten Pamekasan dikomando langsung oleh Zaini Wer Wer selaku ketua umum Forum NGO Madura guna mempertanya transparansi anggaran, khususnya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diketahui saat ini menunggak.

Dengan membawa batu nisan, membakar kemenyan, tabur bunga hingga menabur uang hasil penggalangan dana yang dilakukan beberapa waktu lalu guna membantu pemerintah untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaran.

Zaini Wer Wer ketua umum Forum NGO Madura mengatakan bahwa aksi kali ini dalam rangka menggugah hati nurani pemerintah Kabupaten Pamekasan, agar melek terhadap persoalan banyaknya kendaraan yang nunggak pajak.

” Aksi kali ini dalam rangka menggugah hati nurani rakyatnya, telinga, matanya pemerintah Kabupaten Pamekasan agar melek terkait persoalan banyaknya kendaraan sepeda motor dan mobil dinas, yang tidak taat bayar pajak “. Tegas Zaini usai aksi

Mantan aktivis GMNI itu menambahkan bahwa Badan Keuangan Daerah secara gamblang menyampaikan bahwa setiap tahun OPD mengajukan anggaran permohononan pencairan kendaraan dinas.

” Mengapa sampai saat ini hampir satu ribu kendaraan dinas pajaknya belum terbayarkan, dikemanakan uang itu, sehingga kita datang kesini untuk memberikan solusi terhadap sekda yang baru untuk menyelesaikan persoalan ini, namun kemudian kita tidak ditemui, sehingga selanjutnya nanti kita akan menempuh jalur hukum “. Tambah Zaini Wer Wer

Sementara Syaiful Bahri yang juga merupakan koorlap aksi tersebut menyampaikan bahwasanya disetiap perempatan lampu merah pemerintah menghimbau kepada Masyarakat untuk taat pajak, namun realitanya pemerintah sendiri yang tidak taat pajak.

” Setiap perempatan pemerintah selalu mengingatkan masyarakat untuk taat pajak, namun realitanya ternyata pemerintah sendiri tidak taat pajak, bahkan 914 kendaraan hingga kini belum membayar pajak dari tahun 2017 sampai 2023 “.  Singkat Syaiful

Aksi berjalan dengan tertip, meskipun sebelumnya sempat terjadi aksi saling dorong dan bahkan menerobos pertahanan aparat, sehingga peserta aksi berhasil masuk ke halaman kantor Bupati Pamekasan.