Bukan Salah Input, Puskesmas Galis Diduga Lakukan Fraud JKN dan Kejahatan Data Pribadi, FAMAS Ancam Lapor Polisi
PAMEKASAN – Dugaan pelanggaran di Puskesmas Galis, Pamekasan, bukan lagi sekadar kesalahan administrasi. Kasus ini diduga kuat mengarah pada kejahatan serius kecurangan (fraud) JKN dan penyalahgunaan data pribadi pasien.
Ketua Front Aksi Massa (FAMAS), Abdus Salam Marhaen, membongkar modus yang dialami peserta JKN berinisial ARI. ARI terakhir kontrol pada 24 Februari 2026 dan dinyatakan sembuh total oleh dokter, tidak perlu kontrol lanjutan.
Namun, di aplikasi Mobile JKN milik ARI, muncul riwayat kontrol fiktif secara beruntun pada 26 Februari, April, Juni, Agustus, dan September 2026, padahal ARI tidak pernah datang sama sekali ke Puskesmas Galis.
Kecurigaan ARI memuncak dan ia menggunakan fitur Bantah Kunjungan di Mobile JKN untuk melaporkan bahwa ia tidak pernah menerima layanan tersebut.
Justru setelah melapor, ARI didatangi oknum yang mengaku pegawai Puskesmas Galis. Oknum tersebut meminta PIN, kode OTP, dan akses penuh akun Mobile JKN milik ARI. Beruntung, permintaan berbahaya itu ditolak oleh korban.
“Ini bukan salah ketik. Ini dugaan pemalsuan rekam medis untuk klaim BPJS fiktif. Dan ketika ketahuan, mereka mencoba membobol akun korban dengan meminta OTP. Ini sudah dua pidana fraud dan pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi,” tegas Marhaen, Selasa (17/11/2026).
Menurut Marhaen, tindakan meminta OTP adalah upaya menghilangkan jejak laporan bantahan di sistem BPJS Kesehatan dan termasuk percobaan mengakses data pribadi tanpa hak.
FAMAS mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan audit forensik terhadap klaim Puskesmas Galis, memeriksa rekam medis palsu, sidik jari kehadiran, dan aliran dana kapitasi.
Jika terbukti, oknum tersebut terancam sanksi berlapis:
1. Sanksi Fraud JKN: Sesuai Permenkes No. 16 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN, bisa berupa pengembalian dana, denda, hingga pemutusan kerja sama.
2. Pidana Pemalsuan Dokumen: Pasal 263 KUHP.
3. UU Perlindungan Data Pribadi: Ancaman pidana hingga 5 tahun penjara karena mengakses dan menyalahgunakan data pribadi.
“Kami dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan tindakan biadab oknum Puskesmas Galis ini ke Polres Pamekasan. Di saat UHC cut off dan masyarakat susah berobat, mereka malah diduga mencuri uang negara,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, dr. Saifudin, menyatakan akan segera memanggil Kepala Puskesmas Galis.
“Besok Kapus Galis diundang ke Dinkes supaya semuanya gamblang,” katanya singkat, Senin (16/11/2026). (Heb)





