Formatur Gelar Aksi Jilid II, Desak Rotasi Serentak Tanpa Pungutan
PAMEKASAN – Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) kembali menggelar aksi jilid II di halaman kantor Pemkab Pamekasan, Rabu (08/07/2026).
Aksi Jilid II tersebut sebagai bentuk keseriusan Formatur dalam mengkawal Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.
Sekaligus menyampaikan aspirasi selama setahun lebih kepemimpinan Bupati Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipimpin oleh Plt.
Hendra sebagai Korlap Aksi menyampaikan, Tata kelola kepemimpinan di Kabupaten Pamekasan dinilai gagal. Karena selama menjabat kurang lebih 1 setengah tahun Bupati Kholilurrahman penataan kelembagaan tampak berjalan ditempat.
“Hingga hari ini, beberapa instansi dibawah kepemimpinan Bupati Pamekasan di jabat oleh Plt diantaranya 9 OPD, Direktur RSUD, 12 Kepala Puskesmas dan 117 Kepala Sekolah,” ucapnya.
Menurutnya, lambatnya rotasi dan pengisian jabatan struktural tersebut memicu polemik serta kecurigaan publik dalam kepemimpinannya.
“Penundaan yang berlarut-larut ini bukan lagi sekedar masalah administrasi biasa, melainkan diduga kuat sebagai bentuk upaya sabotase terselubung terhadap jalannya pemerintahan dari dalam sektor tata kelola itu sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, dirinya bisa berandai-andai dan menggunakan logika bahwa ketika rotasi mutasi jabatan dilakukan secara berkala, tidak dilakukan secara serentak, maka muncul kecurigaan itu.
“Kami juga bisa berandai-andai isu lambannya reformasi birokrasi ini adanya dugaan pungutan hingga jual beli jabatan yang melibatkan orang terdekatnya Bupati Pamekasan yang mempengaruhi ini semua,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan, Kh. Kholilurrahman menyampaikan bahwa Soal rotasi, Ia memastikan pelantikan tetap akan dilakukan Juli ini, namun dengan skema parsial.
“Kalau kolektif sekian ratus kursi diisi semua nanti saling tunggu. Karena yang pensiun bersusulan. Satu dicopot, yang lain harus bergerak juga. Itu makan waktu. Makanya keputusannya pelantikan parsial, tidak kolektif,” dalihnya.
Bupati memperkirakan jumlah pejabat yang dilantik sekitar 30-50 orang. Prosesnya akan berlangsung hingga pertengahan hingga akhir Agustus.
“Saya tidak pernah mengundang mereka. Sendirian pun saya berani. Tapi saya sampaikan terima kasih atas kepeduliannya,” tandasnya.
KH. Kholilurrahman juga membantah terkait isu jual beli Jabatan. “Tanpa mahar itu jelas. Makanya ketika ada orang narik mahar, jangan laporkan ke saya, langsung ke KPK saja,” tegasnya.
